Warta Ekonomi, Jakarta -
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyoroti soal bentrokan berdarah yang terjadi di Morowali yang melibatkan kelompok karyawan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Mulyanto menyoroti pemerintah yang menurutnya harus bisa tegas kepada PT GNI yang disinyalir tidak taat atau patuh soal keterbukaan data dan informasi operasional perusahaan yang juga diduga jadi bentrokan maut Sabtu (14/1/2023) lalu.
"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis (19/1/23).
Mulyanto juga meminta agar pemerintah mengusut tuntas masalah ini secara objektif sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.
Menurut Mulyanto, Pemerintah punya seperangkat alat dan kewenangan untuk bertindak tegas untuk melakukan hal yang diperlukan agar akar masalah bentrokan berdarah ini bisa terungkap dan dicarikan solusi, bukan sekadar mengeluarkan imbauan saja untuk koorperatif.
“Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," singgung Mulyanto.
Dengan sikap yang ditunjukkan pemerintah sejauh ini terhadap insiden di Morawali ini, Mulaynto blak-blakan menyebut pemerintah terkesan tak berwibawa di hadapan perusahaan.
“Sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat ‘mengikat’ dan ‘memaksa’ siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku,” lanjut keterangan tersebut.
Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, Pemerintah harus dapat melakukan “pengaturan” dan “pengawasan” untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," jelasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah diwakili Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan sikap yang utamanya mengimbau agar PT GNI bisa bersikap lebih terbuka sehingga pemerintah dapat mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
Kemudian Menkopolhukam juga meminta agar perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja.
Editor: Bayu Muhardianto
